Pakerjaan DD Diduga Banyak Masalah, Pengawasan Dan Pembinaan Inspektorat Dipertanyakan.



WWW.JEJAKASUS.INFO | Kegiatan pembangunan infrastruktur melalui program Dana Desa rentan masalah, bahkan program yang bergulir mulai tahun 2015 ini sering kali dimanfaatkan oleh oknum Kades bermental korup untuk meraup keuntungan dengan tidak memgindahkan kualitas serta azaz manfaat dari pembangunan itu sendiri, sama halnya dengan pembangunan jalan Sentra Produksi Desa Pelajaran I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, selain sarat penyimpangan, masyarakat tidak bisa memanfaatkan hasil pembangunan dengan maksimal.

Pembangunan Jalan sentra produksi Pelajaran I menghabiskan anggaran Rp 753.910.000, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara APBN melalui program Dana Desa Desa Pelajaran I tahun anggaran 2017 itu diduga pekerjaan fisik dilapangan tidak selesai, seperti pekerjaan pemasangan gorong gorong, hal itu membuat aktivitas warga kurang lancar dalam melintasi jalan terlebih menggunakan kendaraan bermotor.

Kepala Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur melalui Irban III Wilayah Naruan S. Sos saat di konfirmasi diruang kerjanya Senin (22/10/18), mengatakan bahwa dirinya belum mengetahui persoalan yang terjadi pada pekerjaan fisik Dana Desa pelajaran I ," saya tidak tahu kalau pembangunan jalan sentra produksi pelajaran I itu bermaslah, sebab saya pindah ke Inspektorat terhitung bulan januari 2018, jadi bisa menjelaskan," tuturnya.

Namun dijelaskan, bahwa setiap hasil pemeriksaan dilakukan oleh tim dari inspektorat semuanya sudah terangkum dalam Lembaran Hasil Pemeriksaan LHP yang disampaikan ke Bupati, "bila memang terjadi temuan terhadap pekerjaan dilapangan pasti akan kita berikan teguran kepada pihak desa," ujarnya.



Sementara tokoh pemuda Kaur Aprin Taskanyanto SE, sangat menyayangkan, semenjak begulirnya program Dana Desa tahun 2015 lalu cukup banyaknya persoalan yang timbul dari tahun ketahunnya dalam pengunaan Dana Desa, bahkan dua oknum Kades sudah berada di balik jeurji besi akibat korupsi DD tahun 2016 silam.

Ia nenilai, banyaknya persoalan dalam penerapan Dana Desa tidak lepas dari peran penting Inspektorat Daerah sebagai APIP dalam melaksanakan tugasnya lebih banyak melakukan pengawas dan pembinaan, tapi sangat disayangkan hingga kini persoalan penggunaan DD terus timbul di tingkat desa, bahkan para pelaku pengelola Dana Desa terkesan semakin berani untuk melakukan tindakan yang dapat berakibat merugikan Negara dan masyarakat selaku pengguna jasa dari hasil pembangunan itu sendiri, artinya dengan ada hal itu fungsi pengawas serta pembinaan yang dilakukan Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah terkesan gagal, tegasnya. (Iwan)
Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel