Soal Tambak Udang Dan Pembalakan Kayu. PEMDA KAUR MENUAI KRITIKAN TAJAM DARI KETUA KOMISI I DPRD KAUR.



WWW.JEJAKKASUS.INFO | Persoalan tambak udang dan pembalakan kayu menuai kritikan tajam dari DPRD kaur, bahkan Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum didaerah ini ditunding tidak tegas menyikapi masalah tersebut.

Kritikan itu disampaikan Ketua Komisi I Dini Setiawan. SH di selah selah penyampaian pandangan akhir fraksi APBD-P anggaran 2018 dilantai II kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jum, at (31/08/18)

Ditegaskannya, bahwa persoalan tambak udang liar di Kabupaten Kaur sudah berlangsung cukup lama namun hingga kini belum ada sikap tegas dari Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum, sehingga persoalan tersebut berlarut larut.

"Dalam persolan tambak udang ini sesungguhnya Pemerintah Daerah telah kehilangan harga diri, sebab menjamurnya tambak udang yang yang diduga belum memiliki izin telah menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan di daerah sepadan pantai, selain itu kehadiran para investor tersebut sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada daerah sebagai PAD" tegasnya.

Bahkan praktisi dari Partai Demokrat ini menuding bahwa keberadaan sejumlah tambak di Kabupaten Kaur sudah jelas melanggar aturan sesuai dengan Undang Undang Nomor I tahun 2014 perubahan dari UU Nomor 27 tahun 2007.

Tapi sangat disayangkan hasil dari tindak lanjut operasi yang pernah dilakukan Tim Terpadu tidak ada, "nol", tidak adanya penyelesaian terhadap sejumlah persoalan itu telah mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemeritah Daerah, hal itu dapat dilihat dengan banyak laporan Masyarakat ataupun LSM ke Ombudsman , artinya hal itu menunjukkan kepercayaan masyarakat telah menurun terhadap Pemerintah Daerah.

Sementara terkait masalah pembalakan kayu Komisi I DPRD kaur telah menyampaikan laporan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan saat ini kini tengah di pelajari oleh pihak kementerian, bila mana tidak ada tindak lanjut dari kementerian maka persoalan itu akan kita laporkan ke Presiden, ungkapnya.

Anak dari ketua presidium pemekaran Kabupaten Kaur ini meyakini kalau pengambilan kayu oleh CV. Marantika tidak hanya dilakukan dilokasi perkebunan milik PT. CBS, oleh sebab itu perlu dilakukan cek tunggul.

Ia (Dini red) sangat berharap agar aparat penegak hukum di Kabupaten Kaur dapat menegakkan hukum setegak tegaknya tanpa tebang pilih," tolak ukuranya maju suatu daerah ketika hukum bisa ditegakkan seadil adilnya dengan tidak pandang bulu, oleh karena itu mari kita sama sama menegakkan hukum," tegasnya

Setujui Pengesahan Perda APBD-P: Diakhir penyampaiannya Dini Setiawan SH selaku ketua Faraksi Partai Demokrat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Aanggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun anggaran 2018 untuk diperdakan. (Iwan)
Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel