Revisi Tata Ruang Harus Jelas Dan Tidak Berbenturan Dengan Undang Undang.


WWW.JEJAKKASUS.INFO | Penyusunan perubahan tata ruang wilayah Kabupaten Kaur harus jelas dan tidak berbenturan dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku, hal itu ditegaskan Sekda Kaur Nandar Munadi S, sos, M, si saat membuka acara konsultasi publik laporan akhir revisi tata ruang wilayah Kabupaten Kaur 2018-2038 Selasa (22/08/18)


Dalam kesempatan itu Sekda Kaur mengingatkan kepada seluruh OPD, camat, beserta masyarakat untuk proaktif memberikan masukan dan saran agar dapat menghasilkan naskah RTRW yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak berbenturan dengan peraturan.

Selain itu berbagai langkah kebijakan dalam penyusunan perubahan revisi RTRW harus sinkronisasi dengan RTRW provinsi dan Pusat agar perwujudan pembangunan dan pengembangan wilayah sesuai dengan tata ruang, untuk pembangunan kaur yang lebih jelasnya.

Adapun isu strategis yang disampaikan dalam revisi tata ruang wilayah kabupaten Kaur 2018-2038 yaitu masalah sepadan pantai, kawasan budidaya perikanan dan perkebunan.


Dalam kegiatan konsultasi publik tersebut Dinas Pekerjaan Umum melalui Bidang Tata Ruang Wilayah menghadirkan nara sumber dari Universitas Negeri Bengkulu UNIB, yang di hadiri oleh peserta perwakilan OPD, camat, dan tokoh masyarakat.(Iwan)
Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel