PEMKAB KAUR AKAN SEGERA MENGINVENTARISIR DAN SURATI BKN, Terkait ASN Tersandung Hukum.


WWW.JEJAKKASUS.INFO | Saat ini Pemkab Kaur tengah melakukan proses pendataan serta menunggu salinan Inkrah dari pengadilan terkait sejumlah ASN yang pernah tersandung maslah hukum, diantaranya terkait maslah OTT bidan PTT yang menyeret dua ASN Badan Kepegawaian Daerah Kaur tahun lalu, hal itu disampaikan Sekda Kaur Nandar Munadi S, Sos.M.Si diruang kerjanya rabu (1/08/18).


Dijelaskannya,  bahwa sekarang ini Pemerintah Daerah sudah mulai proses terhadap tindak lanjut sejumlah ASN yang pernah tersandung hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan.


"Sekarang saya sudah perintahkan untuk pegawai yang pernah tersandung hukum dan telah memiliki inkrah agar segera di inventarisir, dan meminta salinan keputusan pengadilan untuk mengetahui secara pasti apakah mereka masuk ke renah tipikor atau pidana umum, sebab yang menentukan putusan pidana umum atau korupsi itu pengadilan" jelasnya. 


Setelah semua data lengkap mulai salinan keputusan pengadilan, nama ASN dan lamanya hukuman,  kami  akan mengajukannya  surat pertimbangan  ke Badan Kepegawaian Nasioanl BKN, nantinya BKN lah yang akan menilai apakah ASN itu layak atau tidaknya untuk dipecat disesuaikan dengan Inkrah pengadilan, setelah itu kita  tinggal menunggu surat balasan dari BKN pusat, namun yang akan melakukan eksekusi pemecatan  tetap Pemerintah Daerah tapi setelah adanya petunjuk dari BKN. 


Dari pengakuannya sejauh ini belum ada laporan secara rinci  berapa  jumlah ASN yang pernah tersandung hukum di Kabupaten Kaur, oleh karena itu kami  sudah mengelar rapat dan saya sudah perintahkan  BKD untuk menyampaikan  rekapan nama ASN nya,  "sejauh ini yang saya ketahui ada sekitar belasan orang ASN yang pernah tersandung hukum, namun untuk lebih jelas silakan tanya ke BKD" ungkapnya mengakhiri.


Perlu diketahui dalam UUD Nomor.5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara pada pasal 87 ayat 4 hurub b dikatakan PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena, a. Melakukan penyelewengan terhadap pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945. b. Dihukum penjara atau kurungan yang mempunyai putusan kekuatan hukum penggadilan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. (Iwan) 
Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel