LSM PMPR Indonesia Mintak Penegak Hukum Usut Dugaan Kasus Korupsi di Kantor DPRD Kota Bandung tahun Anggaran 2017

WWW.JEJAKKASUS.INFO | Bandung - Jawa Barat, Penegak Hukum di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat diminta untuk Mengusut Dugaan Korupsi di Kantor DPRD Kota Bandung tahun anggaran 2017 lalu. Informasi yang berhasil dikumpulkan bahwa dugaan Korupsi tersebut yang diposkan di Kantor DPRD Kota Bandung Melalui Sekretariat DPRD yaitu Realisasi biaya penginapan pada perjalanan luar daerah sebesar Rp.78.487.889,30 dan Realisasi belanja BBM sebesar Rp.59.160.000,00.

Sementara itu hasil Rilis yang diterima media ini dari LSM terkait Dugaan Korupsi tersebut, Drs. Solihin,M.Si yang bertugas sebagai Sekretariat DPRD Kota Bandung. Dalam rilis tersebut bahwa Realisasi biaya penginapan pada perjalanan Luar Daerah sebesar Rp.78.487.889,00 tidak sesuai ketentuan sesuai Rekomendasi dari BPK-RI harus menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp.78.487.889,30 dan harus menyetorkan nya ke kas daerah dan saat ini sudah proses pengembalian ke kas daerah secara bertahap.

Begitu juga Untuk realisasi belanja BBM sebesar Rp.59.160.000,00 mengembalikan ke kas daerah dan saat ini sudah dilaksanakan secara bertahap, jawab Drs.Solihin,M.Si.

Menanggapi hal tersebut Kurniawan pengurus LSM PMPR Indonesia kepada media ini pada Rabu 23/05 Pihak DPRD Kota Bandung juga mengakui adanya Kelebihan pembayaran pada Realisasi biaya penginapan pada Kegiatan perjalanan Luar daerah Sebesar Rp.78.487.889,30 dan Realisasi belanja BBM sebesar Rp.59.160.000,00 dan saat dalam proses pengembalian, Jelas nya.

Kemudian ditambah nya Penegak hukum harus segera bertindak karena jika sanksi nya hanya pengembalian ke kas daerah pasti tidak ada efek jera nya, Penegak hukum harus memberikan sanksi pidana sesuai dengan undang - undang tentang Tindak Pidana Korupsi,tutup nya.(Kh).

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel