Biaya PTSL Di Kabupaten Gresik Bervariasi, Ada Apa?


WWW.JEJAKKASUS.INFO | Gresik, Jawa Timur, Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) yang tengah digencarkan oleh Pemerintah pusat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) di harapkan akan mampu mendorong pergerakan dan kemajuan ekonomi masyarakat bawah. Sebab, sertifikat yang dimiliki oleh masyarakat selain untuk legalitas atas tanah mereka.

Salah satunya bisa menjadi barang berharga yang bisa mereka agunkan kepada pihak bank  dan lembaga keuangan.
"Ini sudah terbukti bisa menggerakkan ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM di Kabuoaten Gresik. Sertifikat  bisa menjadi modal mereka untuk memajukan usaha dengan cara di ajukan agunan ke Bank," ujar Novan tokoh masyarakat dan juga Ketum salah satu LSM yang ada di Gresik.

Melihat besarnya manfaat PTSL tersebut, Novan  meminta kepada camat,  kepada desa, RW dan RT di wilayah Kab. Gresik yang mendapatkan jatah program PTSL untuk membantu percepatan proses pensertifikatan tanah-tanah masyarakat, melalui program PTSL di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Menurutnya, pemerintah telah memutuskan atau MOU (Memorandum of Understanding) 3 menteri tentang biaya pembuatan sertifikat melalui PTSL, yaitu sebesar Rp 150 ribu  per bidang.
"Jadi jangan ada pungutan lain yang dibebankan kepada warga selain yang Rp 150 ribu itu. Saya ingatkan para kepala desa jangan coba-coba memungut biaya di luar ketentuan," tegasnya.
Novan mengaku telah mendapat pengaduan dari masyarakat tentang biaya PTSL yang  ada di Kecamatan Kedamean, besarnya sampai di atas Rp 1juta.
"Jangan sampai isu yang saya dengar ini menjadi bukti saya, makanya jangan sampai ada tarikan lain kecuali Rp 150 ribu," pungkas Novan.

Sementara itu, dari pantauan wartawan di lapangan, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik mendapatkan jatah 24.000 bidang yang di bagi 9 desa. Pada setiap desa di temukan bahwa adanya penarikan biaya PTSL diatas Rp. 400 ribu, bahkan ada yang diatas Rp. 1 juta.
" Biaya di sini ada tiga macam mas, kalau nama sendiri biayanya Rp. 400 ribu, tanah hibah Rp. 750 dan kalau tanah waris itu beda lagi," terang salah satu warga desa Turi Rejo yang namanya tidak mau di sebutkan kepada wartawan.

Padahal instruksi dari pemerintah melalui keputusan bersama oleh 3 menteri tidak ada biaya yang di beda bedakan. Pemerintah melalui MOU 3 menteri tersebut hanya biaya patok dan materai saja yang di bebankan kepada pemohon yaitu kisaran Rp. 150 ribu.
" Kalau untuk waris di sini dikenakan biaya Rp. 1.250 juta mas," tutup warga.

Pernyataan serupa juga di lontarkan oleh salah satu kepala desa yang ada di Kecamatan Kedamean terkait biaya yang di bebankan kepada pemohon. Kepada para pemohon, panitia memungut biaya Rp. 400 ribu, dan itu sudah diputuskan bersama dalam rapat AKD (Asosiasi kepala desa) kecamatan.

" Untuk biaya pengurusan PTSL para pemohon di kenakan biaya Rp. 400 ribu, dan itu sudah kesepakatan dalam rapat AKD kecamatan," terang Sutri selaku Kepala Desa Glindah.
Menanggapai adanya biaya PTSL yang bervariasi di Kecamatan Kedamean, Dwikora Suharianto selaku Ketua AKD kecamatan saat di hubungi wartawan melalui ponselnya 085775444xxx jum'at 25/5 tidak menjawab telepon wartawan. Beberapa kali wartawan menghubungi, hanya terdengar nada sambung dari telepon AKD tersebut.(Ss)

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel